MEDIANTARA

Ketika Menteri Pertama Djuanda wafat pada November 1963, Sukarno begitu terpukul. Ia tak menyangka juniornya di THS Bandung itu akan meninggalkannya begitu cepat. Ia sangat tergantung pada Djuanda untuk mengerjakan proyek-proyek fisik era demokrasi terpimpin. Karena mungkin Djuanda yang paling mengerti untuk mewujudkannya. Butuh tiga orang waperdam untuk menggantikan satu menteri pertama Djuanda. Bagi Sukarno, Djuanda jelas tak tergantikan.

Djuanda memang seorang pekerja. Ia bukan dari kelompok politisi. Kalaupun ia dianggap kader PNI, lebih kepada hubungannya dengan Sukarno. Secara ideologi, Djuanda mungkin lebih dekat pada Masyumi. Karena selepas menamatkan kuliah, Djuanda lebih memilih menjadi pengajar di sekolah Muhammadiyah daripada menjadi pengajar di THS Bandung atau bekerja di jawatan pekerjaan umum pemerintah kolonial.

Sebelum Dekrit 1959, pada 1957 Djuanda telah lebih dulu dipercaya Sukarno sebagai Perdana Menteri atas usulan PNI. Sebuah pilihan yang pada awalnya mungkin mengejutkan banyak pihak. Sebab Djuanda, sekali lagi, bukanlah politisi tulen. Namun justru itulah yang dicari Sukarno. Ia nampaknya sudah lelah menyaksikan perdebatan tak berkesudahan para politisi yang lebih sibuk bertikai. Ia butuh teknokrat. Seseorang yang bisa bekerja, bukan sekadar berpidato.

Setelah Dekrit 5 Juli 1959, sistem pemerintahan berubah menjadi presidensial. Sukarno kini langsung menjadi kepala pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri praktis tak lagi relevan. Namun Sukarno tetap membutuhkan Djuanda. Maka ia diangkat menjadi Menteri Pertama merangkap Menteri Keuangan, jabatan yang diembannya hingga akhir hayat. Sebuah kepercayaan yang tak pernah dicabut, bahkan ketika badai politik datang silih berganti.

Djuanda juga bukan seorang pendendam secara politik. Bahkan ia menyikapi PRRI dengan santai. Walaupun ia tahu salah satu tuntutan PRRI adalah meminta dirinya menyerahkan mandat kepada Presiden Sukarno. Djuanda tak ambil pusing. Bahkan ia hadir dan membuat Munas dan Munap berjalan lancar. Munas dan Munap adalah bagian dari rencana Sukarno untuk merangkul kembali pemberontak PRRI/Permesta.

Tahun 1962 dan 1963 boleh dibilang tahun kesedihan bagi Sukarno. Ia kehilangan dua orang figur kepercayaannya dalam pemerintahan. Pertama Mr. Muhammad Yamin, Ketua Dewan Perencana Nasional. Yang kedua adalah Ir. H. Djuanda. Menteri Pertama sang eksekutor pembangunan. Jika Yamin merencanakan, Djuanda yang melaksanakan. Jika Yamin bekerja dengan hembus-hembus, Djuanda dengan lengan baju yang disisingkan.

Djuanda juga yang menyatakan akan memberikan amnesti umum bagi eks pemberontak PRRI/Permesta, sebelum diumumkan secara resmi oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1961.

Pernyataan Djuanda ini seolah sebuah fait accompli bagi Sukarno dan Nasution. Pernyataan yang katanya tak pernah dikoordinasikan terlebih dahulu. Dan pun dinyatakan ketika Presiden Sukarno di luar negeri. Waktu itu ada usulan amnesti hanya diberikan terbatas bagi pemberontak level bawah. Sementara aktor utamanya harus tetap diproses peradilan.

Atas aksi mendahului ini, konon Sukarno sangat marah pada Djuanda. Kemarahan yang sangat menjatuhkan mental Djuanda. Sang pelindung satu-satunya di pemerintahan pun bisa memarahinya begitu dahsyat. Ini membuat Djuanda kehilangan kepercayaan diri beberapa tahun ke depan.

Tanggal 19 Desember 2016. Berselang 53 tahun dari kematiannya, foto Ir. H. Djuanda disematkan di mata uang kertas NKRI pada pecahan Rp. 50.000. Sebuah penghormatan yang layak diberikan pada seorang Sunda pedalaman, yang telah mewujudkan deklarasi kelautan negara ini.

Untuk seorang yang juga telah mewujudkan beberapa proyek-proyek fisik besar di kala negara ini sibuk bertikai. Seorang yang menjawab tuntutan PRRI mengenai infrastruktur, dengan membentuk Kementerian Urusan Jalan Sumatera. Ruas jalan yang sampai hari ini masih dilewati oleh sopir truk dan bus lintas Sumatera.

Bagi saya, orang paling mantap memakai gelar Ir di depan namanya hanya dua: Sukarno dan Djuanda. Bukan karena gelar itu langka, tapi karena keduanya membuktikan bahwa seorang insinyur bisa mengubah arah sejarah bangsa. Satu dengan pidato dan visi yang membakar. Satu lagi dengan blueprint dan kerja yang membumi.

Sudah sepatutnya, jika bukan di tingkat nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan sebuah hari khusus yang didedikasikan untuk Djuanda. Bukan sekadar seremonial. Tapi pengingat bahwa ada seorang putra Sunda yang pernah memikul beban negara di bahunya, dengan tenang, tanpa gembar-gembor, hingga napas terakhirnya.

Yos Fitriadi