MEDIANTARA

Mengapa Mr. Muhammad Yamin Masih Kita Butuhkan Ketika Bangsa Ini Kehilangan Imajinasi

Desa saya hanya dipisahkan satu bukit dari Talawi. Di baliknya, Muhammad Yamin lahir. Di sana pula ia dikuburkan. Semasa kecil, bukit itu terasa seperti metafora: kami dekat secara geografis, tapi saya memilih jarak secara intelektual.

Lama sekali saya enggan dengan Yamin.

Dua puluh tahun lalu, ia tampak bagi saya sebagai simbol dari segala yang berlebihan dalam nasionalisme Indonesia. Terlalu dramatis. Terlalu bernafsu mengklaim peran dalam sejarah. Terlalu nyaman berdiri di persimpangan antara puisi dan konstitusi.

Saya lebih menyukai pikiran yang rapi, logika yang tertib, kenegaraan yang bersih dari retorika. Yamin terasa semrawut. Dan kerapuhan itu, saya pikir, berbahaya.

Saya tidak sendiri. Bahkan Mohammad Hatta, yang mengenalnya langsung, menyebut Yamin “licik.” Satu kata, tapi berat. Di dalamnya tersimpan gambaran tentang seseorang yang pandai bermanuver, yang tak segan membentuk narasi sesuai kepentingannya. Hatta adalah orang yang percaya pada prosedur, pada koperasi, pada republik yang dibangun dengan kesabaran dan kejujuran. Bagi Hatta, panggung bukan tempat bernegara.

Dari sudut lain, Benedict Anderson datang dengan kritik yang tak kalah pedas. Yamin, katanya, kerap mencampurkan mitos, legenda, dan arsip dalam satu adonan dan hasilnya bisa menyesatkan. Di negara yang sejarahnya adalah sumber legitimasi, kebiasaan semacam itu bukan sekadar kesalahan akademis. Ia bisa menjadi bahan bakar manipulasi.

Jadi ya, ada masalah dengan Yamin.

Ia bisa sangat menonjolkan diri. Ia sesekali membesar-besarkan perannya dalam momen-momen penting. Nasionalismenya yang romantis kadang meluncur ke wilayah klaim yang lebih besar dari buktinya. Di zaman ketika hoaks menyebar sebelum klarifikasi sempat bernapas, campuran mitos dan fakta memang bukan soal kecil.

Tapi berhenti di situ berarti salah memahami konteks di mana ia berdiri, dan tugas yang ia emban.

Indonesia tidak lahir dari ketertiban administrasi. Ia lahir dari imajinasi. Sebelum bisa menjadi negara, ia harus terlebih dahulu menjadi cerita yang dipercayai bersama. Kepulauan yang terpecah oleh batas kolonial, ragam bahasa, dan loyalitas kedaerahan ini tidak bisa disatukan hanya oleh kecakapan birokrasi. Dibutuhkan keberanian untuk bernarasi.

Yamin menyediakan keberanian itu.

Ia bukan sekadar politisi. Ia pekerja kebudayaan, penyair, dramawan, seseorang yang tahu bahwa bangsa dibangun bukan hanya dengan undang-undang, tapi juga dengan rasa. Kalau Hatta menawarkan ketenangan institusional, Yamin menawarkan kedalaman. Kalau yang lain menghitung suara, ia membangkitkan abad-abad silam. Apakah ia selalu tepat? Tidak. Apakah ia selalu hati-hati? Juga tidak. Tapi presisi dan kehati-hatian saja tidak pernah cukup untuk menggerakkan sebuah bangsa.

Ada sisi Yamin yang jarang disebut: keyakinannya pada pendidikan sebagai infrastruktur nasional. Bukan pendidikan untuk kaum terpilih, tapi pendidikan sebagai fondasi kewargaan.

Ben Mboi, dalam otobiografinya, mencatat sebuah percakapan yang mengena. Saat itu Ben Mboi masih mahasiswa kedokteran di UI. Ia bertemu Yamin yang menjabat Menteri Pendidikan. Rektor universitas mengeluh soal sulitnya mendapatkan mahasiswa berkualitas. Yamin menjawab dengan metafora: memperbaiki kualitas universitas tanpa membenahi pendidikan dasarnya ibarat mencoba menjernihkan air di muara Citarum. Sia-sia. Yang harus dijernihkan adalah hulunya.

Dari keyakinan itulah Yamin mendirikan banyak PTPG, perguruan tinggi pencetak guru, yang kelak menjelma menjadi kampus-kampus IKIP di seluruh negeri. Bagi Yamin, guru bukan sekadar pengajar. Mereka adalah pengganda kesadaran nasional. Jika puisi membangunkan satu generasi, ruang kelaslah yang menopangnya.

Dan ia bukan hanya penyair kebangsaan atau arsitek pendidikan. Sebagai sarjana hukum, Yamin adalah pembela hak-hak dasar, apa yang kini kita sebut hak asasi manusia. Dalam sidang-sidang perumusan konstitusi, ia berhadapan langsung dengan Soepomo. Ketika Soepomo menawarkan visi integralistik, negara sebagai organisme yang lebih utama dari individu, Yamin menolak. Republik, katanya, harus secara tegas melindungi hak warganya. Dan itu bukan sekadar debat akademis. Ketika ia sempat menjabat Menteri Kehakiman di awal 1950-an, walau hanya beberapa bulan, ia membebaskan ribuan tahanan politik. Bagi republik yang masih mencari bentuk, itu adalah pernyataan: legitimasi membutuhkan pengendalian diri, dan nasionalisme tanpa hak bisa berubah menjadi tirani.

Hari ini kita hidup di Indonesia yang lain. Demokratis, tapi terpolarisasi. Terhubung ke dunia, tapi cemas di dalam. Kita berdebat soal identitas sama sengitnya dengan berdebat soal kebijakan.

Dan di situlah perdebatan tentang Yamin masih menyimpan relevansinya.
Ia memaksa kita menghadapi paradoks nasionalisme itu sendiri: seberapa jauh imajinasi boleh melangkah sebelum ia menjadi distorsi? Di mana batas antara kepercayaan diri kultural dan fabrikasi sejarah?


Tapi ada pertanyaan lain yang sama mendesaknya. Apa yang terjadi ketika sebuah bangsa kehilangan inti imajinatifnya?

Teknokrasi tanpa narasi menjadi dingin. Kebijakan tanpa makna melahirkan apatisme. Negara bisa berfungsi secara administratif sementara warganya tidak lagi merasa punya taruhan emosional di dalamnya. Ini bahaya yang berbeda, tidak sedramatik pembuatan mitos, tapi sama menggerogotinya.

Di sinilah jarak saya dengan bukit itu perlahan menyempit.

Saya tidak lagi melihat Yamin sebagai ancaman terhadap disiplin intelektual. Tapi saya juga tidak mengangkatnya sebagai pahlawan tanpa cela. Saya melihatnya sebagai pengingat bahwa pembangunan bangsa memang pada dasarnya semrawut, penuh ketegangan antara penyair dan ekonom, antara pemimpi dan auditor, antara yang ingin menggerakkan dan yang ingin memeriksa.

Kehati-hatian Hatta tetap tidak tergantikan. Peringatan Anderson tetap perlu kita dengar. Kita membutuhkan ketelitian. Kita membutuhkan bukti. Kita membutuhkan kerendahan hati di hadapan fakta.

Tapi kita juga membutuhkan mereka yang berani berpikir dalam skala peradaban.
Yamin bersikeras bahwa Indonesia bukan sekadar sisa-sisa administrasi kolonial. Ia adalah bagian dari kontinuitas sejarah yang jauh lebih panjang. Mungkin ia menarik benang itu terlalu kencang. Tapi ia menolak membiarkannya putus. Ia ingin orang Indonesia melihat diri mereka sebagai pewaris sesuatu yang lebih tua dan lebih besar dari Batavia.

Di zaman ketika narasi global begitu mudah mengubur kepercayaan diri lokal, insting itu layak kita pertimbangkan ulang.

Masalah dengan Yamin bukan semata bahwa ia mencampurkan mitos dan fakta. Masalahnya adalah ia mengingatkan kita betapa tipisnya batas antara inspirasi dan eksagerasi, dan betapa sulitnya berjalan di atasnya. Ia tidak mengajak kita meninggalkan nasionalisme. Ia mengajak kita mendewasakannya.

Dulu, berdiri di sisi bukit itu, saya kira menolak Yamin berarti membela akal sehat. Kini saya tahu tugasnya lebih rumit dari itu. Bukan memilih antara logika dan imajinasi, melainkan belajar mengorkestrasikan keduanya.

Indonesia tidak akan selamat hanya dengan puisi. Tapi ia juga tidak akan selamat hanya dengan spreadsheet.

Kita butuh institusi yang kuat sekaligus kebudayaan yang dalam. Kita butuh warga yang bisa berpikir kritis tapi masih bisa merasakan sesuatu secara bersama. Kita butuh sejarawan yang menjaga fakta, dan pendidik yang menumbuhkan rasa memiliki.
Yamin hidup di dalam ketegangan itu.

Itulah masalahnya. Dan itulah tepatnya mengapa kita masih membutuhkannya.

Yos Fitriadi