Kementerian Sosial menggelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial [Foto Kemensos]

Sebanyak 93 Sekolah Rakyat akan segera beroperasi penuh pada tahun ajaran baru Juli 2026 sebagai bagian dari program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini mendapat respons tinggi dari masyarakat, dengan jumlah pendaftar mencapai 48.975 siswa dari keluarga miskin ekstrem, melampaui kuota awal sebanyak 32.640 siswa.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa masa transisi menuju operasional sekolah menjadi tahap paling krusial dan membutuhkan percepatan dari pemerintah daerah (Pemda). Ia menekankan bahwa kesiapan sekolah tidak hanya soal gedung, tetapi juga distribusi siswa, penerimaan peserta baru, hingga dukungan awal operasional.

Dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Kemensos, Rabu (17/06/2026), Gus Ipul menyebut seluruh tahapan sudah memiliki jadwal ketat yang harus dijalankan secara disiplin. Rakor tersebut dihadiri 126 perwakilan dari 93 kabupaten/kota.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan 93 sekolah permanen telah mencapai 78,75 persen, dengan 69 lokasi sudah rampung dan 24 lainnya siap difungsikan. Secara keseluruhan, pada tahun ajaran 2026/2027 akan beroperasi 178 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia, terdiri dari sekolah permanen maupun rintisan.

Program ini menyasar anak-anak dari kelompok rentan, di mana 85,8 persen calon siswa merupakan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan 77,6 persen berasal dari desil 1–2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Banyak di antara mereka merupakan anak yang sebelumnya tidak pernah mengenyam pendidikan formal.

Selain pendidikan, pemerintah juga menyiapkan dukungan menyeluruh seperti layanan kesehatan, pendampingan psikologis, hingga jaminan keamanan lingkungan sekolah.

Sejumlah daerah menyatakan komitmen percepatan, termasuk Kabupaten Boalemo yang siap memperkuat sosialisasi, serta Provinsi Sulawesi Selatan yang akan mengurus transisi status sekolah rintisan menjadi permanen melalui penerbitan SK. Rakor ditutup dengan penandatanganan MoU oleh sejumlah daerah sebagai bentuk dukungan.

Kementerian Sosial juga berencana membuka akses publik melalui kegiatan open house Sekolah Rakyat sebagai bentuk transparansi dan edukasi kepada masyarakat. (BP)

Leave a comment